Buku ini disusun secara sistematis dengan pendekatan teoritis dan konseptual, mencakup pembahasan mengenai pengertian ilmu hukum, sumber-sumber hukum, sistem hukum di Indonesia, asas-asas hukum, penegakan hukum, serta perkembangan hukum dalam konteks modern. Penyajian materi dalam buku ini dirancang agar mudah dipahami, namun tetap mempertahankan kedalaman analisis akademik sesuai dengan standar keilmuan hukum.
KATA PENGANTAR IV
DAFTAR ISI V
BAB I: PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA 1
A. PENGERTIAN DAN TUJUAN MEMPELAJARI HUKUM INDONESIA 1
B. ISTILAH DAN RUANG LINGKUP TATA HUKUM INDONESIA (IUS CONSTITUTUM) 6
C. CIRI-CIRI DAN KARAKTERISTIK SISTEM HUKUM INDONESIA 13
D. PLURALISME HUKUM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL 19
BAB II: SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA 24
A. MASA PRA-KOLONIAL (BERLAKUNYA HUKUM ADAT DAN KERAJAAN) 24
B. MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA (POLITIK HUKUM DAN DUALISME HUKUM) 30
C. MASA PENDUDUKAN JEPANG (HUKUM MILITER, UNIFIKASI PERADILAN, DAN KEKOSONGAN HUKUM) 35
D. MASA KEMERDEKAAN HINGGA ERA REFORMASI (DINAMIKA KONSTITUSI, POLITIK HUKUM, DAN TRANSISI DEMOKRASI) 42
BAB III: SUMBER-SUMBER HUKUM POSITIF DI INDONESIA 49
A. PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM 49
B. UUD NEGARA RI TAHUN 1945 SEBAGAI HUKUM DASAR TERTINGGI 55
C. HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 60
D. YURISPRUDENSI, TRAKTAT, DOKTRIN, DAN HUKUM KEBIASAAN (TIDAK TERTULIS) 66
BAB IV: DASAR-DASAR HUKUM TATA NEGARA (HTN) INDONESIA 72
A. PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS HTN INDONESIA 72
B. STRUKTUR DAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945 77
C. DINAMIKA SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA 83
D. HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM KONSTITUSI INDONESIA 88
BAB V: DASAR-DASAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HAN) 95
A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HAN DI INDONESIA 95
B. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) 102
C. KEPUTUSAN DAN TINDAKAN TATA USAHA NEGARA 109
D. PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 115
BAB VI: DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA 122
A. PENGERTIAN, TUJUAN, DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA NASIONAL 122
B. SISTEMATIKA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) 128
C. TINDAK PIDANA (DELIK), KESALAHAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 136
D. DINAMIKA DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (KUHP BARU) 143
BAB VII: DASAR-DASAR HUKUM PERDATA DI INDONESIA 148
A. PENGERTIAN DAN SEJARAH HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK) 148
B. SISTEMATIKA HUKUM PERDATA DI INDONESIA 152
C. HUKUM ORANG (PERSONENRECHT) DAN HUKUM KELUARGA (FAMILIERECHT) 156
D. HUKUM BENDA, PERIKATAN, DAN PEMBUKTIAN 161
BAB VIII: DASAR-DASAR HUKUM DAGANG DAN BISNIS 166
A. HUBUNGAN HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM DAGANG 166
B. SUBJEK HUKUM DAGANG (PENGUSAHA DAN BENTUK BADAN USAHA) 170
C. PENGATURAN SURAT BERHARGA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) 175
D. HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 179
BAB IX: DASAR-DASAR HUKUM AGRARIA NASIONAL 184
A. SEJARAH DAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) 184
B. ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA NASIONAL 188
C. MACAM-MACAM HAK ATAS TANAH DI INDONESIA (HAK MILIK, HGU, HGB, DLL.) 193
D. PENDAFTARAN TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA 197
BAB X: HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA 201
A. KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL 201
B. EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK ULAYAT 205
C. SEJARAH DAN KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA 209
D. KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KOMPETENSI PERADILAN AGAMA 212
BAB XI: DASAR-DASAR HUKUM ACARA (HUKUM FORMIL) 217
A. PENGERTIAN DAN FUNGSI HUKUM ACARA DI INDONESIA 217
B. ASAS-ASAS DAN ALUR HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) 221
C. ASAS-ASAS DAN ALUR HUKUM ACARA PERDATA (HIR/RBG) 224
D. HUKUM ACARA PADA MAHKAMAH KONSTITUSI 228
BAB XII: SISTEM PERADILAN DAN PENEGAKAN HUKUM NASIONAL 233
A. PRINSIP KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DI INDONESIA 233
B. STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPETENSI PENGADILAN (UMUM, AGAMA, MILITER, TUN) 236
C. PERAN PROFESI PENEGAK HUKUM (POLISI, JAKSA, HAKIM, ADVOKAT) 241
D. TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM NASIONAL DI ERA DIGITAL 245
DAFTAR PUSTAKA 249
TENTANG PENULIS 264
